Tugas: konferensi meja bundar

Konferensi Meja Bundar adalah perundingan akhir dari permasalahan antara Indonesia dan Belanda yang diadakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949.

Latar belakang terjadinya KMB ini disebabkan oleh Belanda yang berusaha meredam kemerdekaan Indonesia dengan berbagai tindak kekerasan. Sebenarnya Indonesia-Belanda sudah sering melakukan penyelesaian secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-van Roijen. Namun belum juga mendapatkan titik temu dari permasalahan ini.

Dunia Internasional pun berang dengan tindakan Belanda yang sewenang-wenang terhadap Indonesia. Sehingga diselanggarakanlah Konferensi ini yang dihadiri oleh:

a. Indonesia terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof.Dr. Mr. Soepomo.                    

b. BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.

c. Belanda diwakili Mr. van Maarseveen.

d. UNCI diwakili oleh Chritchley.

KMB berlangsung lama dan alot. Dua masalah pokok yang sulit dipecahkan dalam konferensi tersebut menyangkut masalah berikut:

1. Masalah Uni Indonesia Belanda

Indonesia menginginkan uni yang sifatnya hanya kerja sama bebas, sedangkan Belanda menghendaki uni yang bersifat permanen.

2. Soal utang Hindia Belanda

Indonesia mengakui utang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang, sedangkan Belanda menghendaki Indonesia mengambil alih semua utang Hindia Belanda sampai saat berlangsungnya konferensi.

Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah:

·  Serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

·  Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara

·  Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat

Hasil-hasil KMB kemudian diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi. Untuk keperluan ini, KNIP menyelenggarakan sidang pada 6-14 desember 1949. Dalam sidang ini diadakan pungutan suara dengan hasil 226 suara menyatakan setuju, 62 tidak setuju, dan 31 abstain.Dengan demikian, KNIP menerima hasil-hasil keputusan KMP.

Sesuai hasil KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS. Upacara pengakuan kedaulatan dilakukan di dua tempat, yaitu Den Haag dan Yogyakarta secara bersamaan. Dalam acara penandatanganan pengakuan kedaulatan di Den Haag, Ratu Yuliana bertindak sebagai wakil Negeri Belanda Belanda dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil Indonesia. Sedangkan dalam upacara pengakuan kedaulatan yang dilakukan di Yogyakarta, pihak Belanda diwakili oleh Mr. Lovink (wakil tertinggi pemerintah Belanda) dan pihak Indonesia diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Dengan pengakuan kedaulatan itu berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia dan berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat. Sehari setelah pengakuan kedaulatan, ibu kota negara pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Kemudian dilangsungkan upacara penurunan bendera Belanda dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Indonesia.

Dampak KMB

Konferensi Meja Bundar memberikan dampak yang cukup menggembirakan bagi bangsa Indonesia. Karena sebagian besar hasil dari KMB berpihak pada bangsa Indonesia,sehingga dampak positif pun diperoleh Indonesia. Berikut merupakan dampak dari Konferensi Meja Bundar bagi Indonesia:

a. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.

b. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai.

c. Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.

d. Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Selain dampak positif, Indonesia juga memperoleh dampak negatif, yaitu belum diakuinya Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia. Sehingga Indonesia masih berusaha untuk memperoleh pengakuan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari NKRI.